MEMBERANTAS KORUPSI

Standar

 

Latar Belakang

Melihat banyaknya pejabat memerintah yang melakukan korupsi sangat mencoreng nama baik pejabat maupun pemerintahan dimata dunia. Korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas karena ingin memperkaya diri sendiri dengan cara yang bathil, dan merugikan Negara dan rakyat . Efek dari korupsi banyak sekali dampaknya baik dari segi ekonomi maupun sosial. Kemiskinan dan kelaparan adalah akibat dari korupsi, dua hal ini berakibat panjang kepada rendahnya pendidikan anak bangsa di Indonesia.

Al-Qur’an dan undang-undang korupsi menyebutkan sebagai berikut:

 

* ¨bÎ) ©!$# Ÿw ÿ¾ÄÓ÷ÕtGó¡tƒ br& z>ΎôØo„ WxsVtB $¨B Zp|Êqãèt/ $yJsù $ygs%öqsù 4 $¨Br’sù šúïÏ%©!$# (#qãYtB#uä tbqßJn=÷èuŠsù çm¯Rr& ‘,ysø9$# `ÏB öNÎgÎn/§‘ ( $¨Br&ur tûïÏ%©!$# (#rãxÿŸ2 šcqä9qà)u‹sù !#sŒ$tB yŠ#u‘r& ª!$# #x‹»ygÎ/ WxsVtB ¢ ‘@ÅÒム¾ÏmÎ/ #ZŽÏVŸ2 “ωôgtƒur ¾ÏmÎ/ #ZŽÏWx. 4 $tBur ‘@ÅÒムÿ¾ÏmÎ/ žwÎ) tûüÉ)Å¡»xÿø9$# ÇËÏÈ

 

26. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu[33]. Adapun orang-orang yang beriman, Maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: “Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?.” dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah[34], dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik,

[33] Diwaktu turunnya surat Al Hajj ayat 73 yang di dalamnya Tuhan menerangkan bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak dapat membuat lalat, Sekalipun mereka kerjakan bersama-sama, dan turunnya surat Al Ankabuut ayat 41 yang di dalamnya Tuhan menggambarkan Kelemahan berhala-berhala yang dijadikan oleh orang-orang musyrik itu sebagai pelindung sama dengan lemahnya sarang laba-laba.

[34] Disesatkan Allah berarti: bahwa orang itu sesat berhubung keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. dalam ayat ini, karena mereka itu ingkar dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, Maka mereka itu menjadi sesat.

 

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut:

  1. Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini.
  2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diacu, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

  1. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  2. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2)  Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

(1)  Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

  1. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
  2. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2)  Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

(1)  Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

  1. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
  2. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  3. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
  4. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

(2)  Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

  1. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
  2. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
  3. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

  1. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
  2. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
  3. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
  4. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
  5. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
  6. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
  7. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
  8. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
  9. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
  10. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 A

(1)  Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2)  Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  2. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2)  Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C

(1)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2)  Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(3)  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

(1)  Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

  1. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 26 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

  1. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
  2. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
  3. Pasal 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasal yakni menjadi Pasal 37 dan Pasal 37 A dengan ketentuan sebagai berikut:
  4. Pasal 37 dengan substansi yang berasal dari ayat (1) dan ayat (2) dengan penyempurnaan pada ayat (2) frasa yang berbunyi “keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya” diubah menjadi “pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti”, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 adalah sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

  1. Pasal 37 A dengan substansi yang berasal dari ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan penyempurnaan kata “dapat” pada ayat (4) dihapus dan penunjukan ayat (1) dan ayat (2) pada ayat (5) dihapus, serta ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) masing-masing berubah menjadi ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 A adalah sebagai berikut:

Pasal 37 A

(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

  1. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 ditambahkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 38 A, Pasal 38 B, dan Pasal 38 C yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38 A

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 38 B

(1)  Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

(2)  Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

(3)  Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada perkara pokok.

(4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.

(5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

(6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Pasal 38 C

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Dari ayat  dan undang-undang di atas sudah jelas di sebutkan tentang korupsi dan sangsinya bagi pelaku tindak pidana korupsi baik sipil maupun militer serta sangsi dan dendanya. KPK menyelidik kemudian hakim mendakwa terpidana dan menentukan hukuman berapa tahun penjara atas perkaranya tersebut. Selain hukuman penjara, terpidana juga mendapatkan sangsi harus membayar denda karena telah merugikan negara dan rakyat, dipercaya menjadi aparat sebagai amanah rakyat dikhianati dan dirusak dengan korupsi.

Untuk memberantas kejahatan korupsi yang sudah sangat akut dan merajalela di negeri ini adalah dengan bekerjasama antar instansi terkait dan tidak tebang pilih. Jika terdapat indikasi dugaan korupsi cepat ditidak tanpa melihat siapa saja pelakunya karena hokum untuk semua masyarakat Indonesia baik rakyat maupun aparat pemerintahan.

Penyogok dan yang di sogok berada di dalam neraka

Dari latar belakang diatas sudah jelas baik penjelasan menurut Al-Qur’an sebagai undang-undang dan pedoman manusia hidup di bumi maupun undang-undang anti korupsi. Keduanya menjelaskan bahwa korupsi itu menyebabkan kesengsaraan baik pelakunya apalagi korbannya. Pelaku korupsi akan merasakan sengsara dan penyesalan tiada henti atas perilakunya setelah ketahuan atau ketika sudah berada di penjara. Keluarganya akan menjadi cemoohan dan bulan-bulanan warga karena , ia akan berpikir panjang akibat perbuatan bapak atau salah satu anggota keluarganya.

Salah satu penyebab korupsi adalah adanya keyakinan terhadap agama lemah, kesempatan, keinginan lebih banyak dari kebutuhan, keinginan lebih banyak dari penghasilan, dan ada orang yang dapat diajak kerjasama. Meskipun ada kesempatan kalau iman seseorang kuat, tidak akan melakukan korupsi dan berpikir panjang akibat korupsi seandainya ia sampai melakukan. Ia juga berpikir keluarga terkena dampaknya dari perbuatannya.

Kesempatan untuk melakukan korupsi terbuka lebar pada proyek-proyek dan pengadaan barang dengan menggelembungkan harga dari harga aslinya. Praktik seperti ini dapat kerjasama dengan yang lainnya hingga beberapa pihak yang diajak kerrjasama mendapatkan hasil dari kerjasama tersebut. Dari berita dan kasus seperti diberitakan media jelas, kalau salah seorang tertangkap dan dipidanakan, maka seterusnya akan tertangkap pelaku-pelaku yang lainnya hingga pelaku kebijakan yang menandatangani kesepakatan tersebut. Pidana dan denda tergantung  dari berat tidaknya permasalahan yang dilakukan.

Hari ini hukum tuhan seolah tidak ditakuti sama manusia termasuk mereka para pelaku korupsi yang jelas pada KTP mereka tertera agama dan keimanan mereka. Padahal dengan perbuatannya terungkap hingga masuk kedalam penjara, itu adalah hukum tuhan secara sunnatullah akibat dari perbuatan dan kesalahnnya sendiri, karena setiap keburukan adalah dating dari diri sendiri, dan setiap kebaikan datang tuhan(Allah). Mereka tidak bebas kemana akan pergi apalagi jalan-jalan ke luar negeri dan berfoya-foya dari hasil korupsi .

Korupsi diibaratkan penyakit akut dalam tubuh yang sudah tingkatan stadium empat harus segera diamputasi, namun beresiko besar terhadap penderitanya yaitu kematian. Pelaku korupsi secara langsung atau tidak langsung mengajak kliennya untuk berbuat curang, tidak adil terhadapnya dengan memberi sesuatu agar urusannya lancar. Para pejabat yang duduk di kursi panas ingin meminta izin untuk suatu proyek atau untuk mengeluarkan dana dalam jumlah tertentu dan harus meminta izin beberapa pejabat menyetujuinya. Karena mengurus izin itu tidak mudah harus sabar menanti beberapa bulan, sedangkan proyek yang sedang digarap sudah berjalan, maka izinpun harus segera keluar. Maka cara inilah yang akhirnya di pakai agar izin segera keluar memberi pelicin gepokan uang kepada para pemegang kebijakan.

Sedangkan yang menjadi obyek penyogok adalah para pejabat yang berada pada posisi penting di lembaga atau departemennya. Biasanya sasaran penyogok adalah pemegang kebijakan yang memberikan izin untuk suatu urusan. Kadang juga para pemegang keuangan di lembaga tinggi negara baik Departemen, non departemen, ataupun lembaga swasta seperti LSM, partai dan lain sebagainya. Korupsi dapat dilakukan siapa saja mulai lembaga tertinggi hingga tingkat terendah level RT/RW di negara ini selagi ada kesempatan yang luas.

Dalam Al-qur’an disebutkan sifat nyamuk, pelaku korupsi itu seperti/ ibarat nyamuk yang selalu menghisap darah manusia, ia menghisap darah terus hingga gemuk sampai susah untuk terbang. Kalau ketahuan yang di gigitnya ia akan ditepuk dan mati. Jadi rakus tidak pernah merasa kenyang padahal perutnya sudah tidak muat karena kekenyangan. Demikian juga orang rakus selelu ingin makan, ketika mengambil makanan banyak apa saja diambilnya seolah-olah perutnya mampu menampung. Padahal ketika mulai memakan makanan tersebut dia merasa kenyang, dan sedikit-sedikit dia makan tidak kuat juga menghabiskannya. Akhirnya makanan tersebut mubadzir(sia-sia) tidak termakan, kalau dimakan orang lain tidak mungkin karena terkesan bekas. Maka masuklah makanan tersebut ketempat sampah menjadi pesta santapan enak mahluk- mahluk tuhan lainnya seperti lalat, kucing,dan lain-lain penghuni tempat sampah.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa pelaku korupsi dan yang menerima hasil korupsi serta semua yang ikut bekerjasama dan mendapatkan imbalan berada dalam neraka. Seharusnya manusia sebagai hamba Allah lebih takut akan hokum tuhan dari pada hukum dari pemerintah sama-sama mahluknya. Seandainya hidup di dunia ini semua manusia sadar hokum, maka kehidupan ini seperti surga(dunia), karena semua manusia tidak perlu pengawasan dari pejabat atau pemerintah, alangkah indahnya.

 

 

Pendidikan korupsi sejak dini

Supaya generasi mendatang tidak tertular korupsi oleh generasi sakarang, maka mereka harus di bekali tentang pengetahuan  dan mental anti korupsi karena ia adalah generasi penerus harus steril dari generasi sekarang. Pendidikan anti korupsi dimulai dari rumah dan sekolah.  Tidak menyontek saat melakukan tugas, ulangan, dan tugas yang lainnya, tetapi percaya akan kemampuan diri. Lebih baik mendapat nilai apa adanya atau pas-pasan dari pada mendapat nilai sembilan tapi bukan hasil pikiran sendiri tapi dapat menyontek. Jadi kepercayaan pada diri dan kemampuan diri harus ditingkatkan pada diri siswa-siswa generasi mendatang.

Jika orangtua mendapatkan anaknya berbuat curang walaupun sedikit kurang sopan dalam periode tertentu, hendaknya mengarahkan dan menunjukan yang terbaik dengan memahamkan kepada mereka agar mengerti. Tidak mendiamkannya seperti itu karena akan terus melakukan kesalahan sepanjang hidupnya karena tidak ada perbaikan dan ishlah. Maka bagi orang tua benar-benar ekstra terutama periode awal yaitu usia emas sebagai dasar bagi buah hati baik spiritual, akhlak maupun intelektual.

Misalnya ketika orangtua menyuruh anak belanja ke warung dengan memanipulasi harga dari harga yang sebenarnya atau mungkin mengambil uang kembalian tanpa izin.  Hal seperti ini harus dijelaskan dan diluruskan agar anak mengerti dan tidak mengulagi lagi kesalahan yang kedua kalinya. Anak bertindak seperti itu karena tidak tahu, dimatanya karena sudah tahu uang” aku harus punya uang untuk membeli keinginanku” tanpa berpikir uang itu dari mana, apalagi itu uang orang tuanya. Dan berbagai jenis contoh perilaku dari anak yang harus diluruskan karena ketidak tahuannya itu.

Untuk mendidik anak jauh dari tindak pidana korupsi sejak dini harus ada kerjasama antara sekolah sebagai penyelenggara pendidikan dengan orangtua. Siswa yang ketahuan nyontek dalam bentuk apapun orangtua akan dipanggil ke sekolah dan diberi peringatan dan solusi. Sayangnya dalam penyelenggaraan pendidikan juga nyontek menyontek sudah mendarah daging bagi sebagian siswa. Saat Ujian Nasional yang dianggap sangat rahasia dan seolah sakral saja siswa sudah mendapat jawaban sebelumnya, apalagi pada ujian-ujian semester atau ulangan harian, sebagian besar contek menyontek, kalau ada guru agak ketat malah agak dimusuhi oleh para peserta didik. 

Intinya dari Pemerintah sebagai pemangku kebijakan membuat undang-undang baik pendidikan termasuk pemerintahan semua departemen jujur dan bersih jauh dari korupsi. Termasuk juga saat diangkat menjadi pejabat tidak mengeluarkan dana miliyaran atau triliunan sampai menduduki jabatan tersebut. Kalau mendapatkan kursi modalnya miliaran bahkan triliunan, nanti yang ada dibenak pejabat tersebut bagaimana uang tersebut kembali dengan cepat. Apalagi kalau dana tersebut dapat dari pinjaman    ataupun titipan pejabat atau pengusaha akan lebih berat tagi tanggung jawabnya.

Tidak malak teman-temannya atau meminta dengan paksa

Ada anak ketika Masih kecil ketika masih usia balita atau duduk di bangku TK atau SD ada sebagian kecil yang sudah berani meminta sejumlah uang kepada teman-temannya walaupun uangnya bukan untuk dirinya sendiri. Misalnya ayo patungan bt beli bola plastic, dan seterusnya padahal uangnya untuk kebersamaan, teman-temannya akan merasa takut kalau tidak memberikan sejumlah uang yang diminta.

Perilaku seperti diatas kalau didiamkan akan menjadi besar, masa mudanya juga dapat meminta kepada orang lain dengan paksa tanpa rasa malu dan sungkan. Karena meminta dengan cara paksa disertai dengan tekanan adalah tidak dihalalkan oleh agama apapun di republik ini. Karena untuk pungutan liar tidak diperbolehkan, kecuali jika ada yang meminta sumbangan resmi ataupun tidak resmi, pasti penyumbang akan berbondong-bondong karena masyarakat Indonesia pada umumnya dermawan dan solideritasnya tinggi. Kadang ada juga untuk dapat memberi orang lain harus meminjam dahulu kepada orang lain.

Pelaku korupsi dihukum seberat-beratnya dengan keluarganya sekaligus karena mereka ikut menikmati hasil dari jerih payah atau korupsi dari salah satu keluarganya. Dicina pelaku korupsi dibunuh-dibantai  beserta keluarganya, karena keluarga juga ikut menikmati dan merasakan hasil korupsinya. Padahal Cina adalah Negara komunis, mereka mengaplikasikan islam jauh berbeda dengan hukuman di Indonesiayang penduduknya mayoritas beragama Islam yang kental.

Pemilihan Pemimpin tanpa biaya

Untuk memilih pemimpin pada level manapun dari RT/RW hingga pemilihan presiden bagiman caranya tidak harus mengeluarkan biaya. Kalaupun mengeluarkan hanya buat administrasinya saja tidak banyak. Pemimpin yang terpilih seharusnya adalah orang yang paling taat berinadah dalam suatu wilayah, karena kalau orang taat beragama akan jauh dari korupsi dan memanipulasi angka-angka. Seperti shalat setelah iqamah banyak orang akan mempersilahkan yang lain untuk maju dari pada dirinya karena merasa dirinya tidak pantas.

Demikian analogi shalat sebagai ibadah vertical kepada Allah sebagai tuhan dalam agama Islam dapat di pakai. Syarat imam adalah orang yang paling alim(banyak ilmu agama dan umum), paling fasih(orator yang ulung untuk komunikasi dan nego), tua(biasanya banyak pengalaman)tapi usia ini tidak harus menjadi patokan karena banyak orang muda berkualitas. Kaya maksudnya untuk kebutuhan keluarganya cukup untuk menghindari kemungkinan akan melakukan korupsi.

Sementara fenomena pemilihan pemimpin di Indonesia biayanya besar sekali hingga milyaran bahkan triliunan, ini jelas memberatkan calon pemimpin. Biaya spanduk pasang dimana-mana adalah kemubadziran(sia-sia) karena setelah selesai pemilihan akan dibuang. Biaya membuat kaos untuk pendudkung dan dibagi-bagikan satu-satu, padahal sekarang orang dapat membeli baju satu bulan sekali dari penghasilannya. Ini juga jelas adalah perilaku sia-sia karena baju akan di pakai selanjutnya akan diberikan kepada pemulung atau pemungut sampah untuk memakainya karena kualitas bahannya biasanya baju partai kurang bagus yang penting banyak.

Ini belum termasuk biaya untuk pendukungnya yaitu orang-orang yang membantunya dalam mensukseskan pemilihan. Simpatisan juga tidak gratis tanpa dibayar, relawan orangnya saja tapi tetap mereka harus dibayar karena mereka juga butuh makan dan kebutuhan yang lainnya.Kalau berhasil sampai menduduki posisi yang diinginkan para relawan ini biasanya diberi hadiah atau bonus berupa jabatan ataupun mobil-mobil mewah. Ada juga yang diberi sejumlah proyek. Keseluruhannya adalah tidak lepas dari praktek korupsi yang merajalela di negri jamrud katulistiwa ini.

Untuk pemilihan umum zaman sudah canggih dapat menggunakan computer, yaitu pemilih tinggal memijit tombol dari pilihan suaranya, dan otomatis langsung dapat dihitung saat itu juga. Jadi kesemuanya dapat online dan menggunakan quick count, ini sudah jelas lebih akurat dan jauh dari manipulasi pengurangan atau penambahan kertas suara. Untuk computer yang digunakan adalah memakai computer yang ada dikantor-kantor pemerintahan masing-masing. Ini sebagai solusi salah satu penghematan biaya supaya Negara tidak terus berhutang kepada bank dunia yang bunganya setiap tahun membengkak dan menggurita dan harus distop.

Kesimpulan.

  1. Korupsi adalah musuh bersama dan harus diberantas sampai ke akar-akarnya agar tidak tumbuh kembali.
  2. Menanamkan pendidikan korupsi sejak dini dengan tidak meminta dengan paksa atau mamalak teman seusianya, munyontek saat ulangan, dan kecurangan-kecurangan lainnya.
  3. Jika mengetahui ada yang bertindak korupsi melapor kepada yang berwenang.
  4. Hukuman bagi pelaku korupsi bukan hanya pelakunya saja, tetapi seluruh keluarganya yang menikmati dana hasil korupsi.
  5. Hukuman bagi tindak korupsi adalah eksekusi atau dibunuh karena akan berakibat fatal dan panjang.
  6. Pemilihan umum dilaksanakan menggunakan system online komputerisasi akan lebih akurat dan penghematan biaya yang selama ini dananya mencapai triliunan.
  7. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan jujur bagi semua penyelengara pemerintahan mulai tingkat terendah di RTdan RW hingga pemeintahan pusat dan selalu ada perifikasi keuangan setiap bulan atau periode.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s